Pengumuman Pelaksaan Seleksi CPNS Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2017

Info PNS - Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Apaaratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2017 31 Agustus 2017 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2017 di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Apaaratur Sipil Negara dan Reformasi BirokrasiTahun Anggaran 2017 dapat Dilihat DI sini atau di download di sini 

Download Kegiatan Sistem Seleksi CPNS Nasional Tahun 2017 Periode 2

Pemerintah Dorong Kota Padang Panjang Lakukan Inovasi Pelayanan Publik

Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa menyerahkan buku Top 35 kepada Sekretaris Daerah M Edward Juliartha saat melakukan sosialsiasi pelayanan publik di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Jumat (24/02)

Info PNS – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong Pemerintah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat  dapat menciptakan inovasi pelayanan publik. Hal tersebut mengingat kebutuhan masyarakat akan pelayanan semakin meningkat yang harus dijawab oleh setiap instansi pemerintah haruslah memberikan kepuasan pada masyarakat.

Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, pemerintah tengah fokus membenahi pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu cara yang dilakukan ialah menyelenggarakan gelaran kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) setiap tahunnya. “Upaya tersebut tidak lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik kedepan,” ujar Diah dalam Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB di Kota Padang Panjang, Jumat (24/02).

Dalam kesempatan tersebut Ia mengatakan jika pihaknya konsisten mendorong inovasi pelayanan publik guna terwujudnya kualitas yang memiliki daya saing serta dapat sejajar dengan pelayanan publik internasional. Bukti dari upaya tersebut melalui kompetisi inovasi pelayanan publik yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan BUMD.

Dikatakan, inovasi pelayanan publik di Indonesia makin tahun makin meningkat, dan diperhitungkan di tingkat internasional. Pemerintah sangat fokus dalam meningkatkan pelayanan publik, dan diharapkan Kota Padang Panjang dapat ikut dalam kompetisi yang digelar setiap tahun itu. “Kalau memang bagus, bukan mustahil lolos sebagai TOP 99".

Pada Kegiatan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah M Edward Juliartha serta para pegawai di berbagai unit pelayanan di Kota Padang Panjang Deputi Diah menyerahkan buku TOP 99 tahun 2016 dan TOP 35 tahun 2016 yang diharapkan dapat membantu Kota Padang Panjang dalam menciptakan solusi2 terobosan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. "Semoga dengan buku ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kota Padang Panjang dalam menciptakan pelayanan publik, hanya tinggal tiru kemudian modifikasi pelayanan yang terdapat dalam buku TOP 99 ini," ujarnya.

Diah memberi apresiasi kepada pemerintah kota Padang Panjang yang telah memiliki layanan pengaduan masyarakat yang diberi nama e-complain. Dengan demikian segala keluhan masyarakat terhadap segala jenis layanan serta infrastruktur dapat ditampung dan ditindaklanjuti. Ia pun berharap agar kedepan aplikasi tersebut dapat terintegrasi dengan LAPOR-SP4N yang dikelola Kementerian PANRB. GSL (Sumber : http://www.menpan.go.id/berita-terkini/6490-pemerintah-dorong-kota-padang-panjang-lakukan-inovasi-pelayanan-publik )

Kelembagaan Pemerintah Harus Menjadi Mesin Birokrasi

MenPAN-RB Asman Abnur

Info PNS - Kelembagaan pemerintah ke depan harus mampu menjadi mesin birokrasi yang efektif (Machinery of Government) guna menyelesaikan setiap masalah yang muncul dengan cepat, tepat, dan efisien. Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat membuka acara Rapat Kerja Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun  2017 di Hotel Sahid,  Yogyakarta,  (23/02).

Dalam kegiatan bertema “Mewujudkan BPBD yang Tangguh, Teruji, dan Profesional dalam Bingkai Kebersamaan” tersebut , Menteri PANRB mengatakan bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, salah satu program prioritas reformasi birokrasi dalam bidang kelembagaan, yaitu pelaksanaan audit dan evaluasi kelembagaan pemerintah. "Adapun kelembagaan pemerintah yang telah dilakukan audit dan evaluasi adalah Lembaga Non Struktural (LNS) dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)," ujarnya. 

Menteri Asman juga menambahkan,  saat ini dari hasil pelaksanaan audit serta evaluasi tersebut, terdapat 9 LNS yang direkomendasikan untuk diintegrasikan tugas dan fungsinya dengan kementerian/lembaga terkait. "Sedangkan, khusus pada LPNK, telah dilakukan audit dan evaluasi terhadap enam LPNK, salah satunya BNPB, dengan tujuan peningkatan kapasitas organisasi LPNK didasarkan pada organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran," tambahnya.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, lanjutnya, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana telah mempunyai aspek legalitas yang kuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, peran BNPB sebagai leading sector dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diarahkan dan difungsikan sebagai komando dalam hal koordinasi dan sinergi pengelolaan penanggulangan bencana, sehingga keberhasilan penanganan penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif, terpadu, dan terkoordinasi.

Dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja BNPB ke depan, menurutnya perlu memperhatikan aspek-aspek dalam efektivitas suatu organisasi, seperti Kepemimpinan, Pengambilan Putusan, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Tata Laksana, Sistem Informasi Serta Budaya Kerja.

Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun  2017, menurutnya, patut diapresiasi karena sebagai momentum untuk menyinergikan penanggulangan bencana , sehingga diharapkan dapat memastikan tercapainya target pembangunan nasional untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan membangun strategi penanggulangan bencana tahun 2017.

Dalam rapat kerja tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri PU-PERA Basuki Hadimuljono, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,  Kepala BNPB Willem Rampangilei,  Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Taher,  Staf Khusus Menteri Bidang Politik Noviantika Nasution, staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Indra Gobel,para Kepala BPBD se-Indonesia serta para akademisi. GSL (Sumber : www.menpan.go.id)

Menteri PANRB Mengajak BPPT Dukung Percepatan E-Govt Nasional

Menteri PANRB Asman Abnur memberikan arahan pada Rapat Kerja BPPT 2017 di Jakarta, Selasa (21/02)

Info PNS – Untuk mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-govt, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengajak  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) turut terlibat aktif. “Saat ini, e-government masih berdiri sendiri-sendiri. Kami harapkan adanya peran BPPT untuk mendorong e- government ini agar cepat terintegrasi,” ujarnya saat memberikan arahan pada Rapat Kerja BPPT 2017 di Jakarta, Selasa (21/02).

BPPT memiliki fungsi melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Selain itu juga  melakukan pemantauan, pembinaan, dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Terkait dengan fungsi tersebut, BPPT diminta melakukan percepatan SPBE dengan melakukan identifikasi kebutuhan aplikasi dan infrastruktur TIK yang diperlukan dalam percepatan penerapan e-government  nasional. Selain itu, juga melakukan pengkajian dan pengembangan sistem TIK sebagai pendukung percepatan penerapan e-government nasional. “Dengan adanya e-government nasional, BPPT dapat mengambil peran seperti ini,” imbuhnya.

Sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo, sampai saat ini, Kementerian PANRB terus mendorong K/L/pemda untuk mengimplementasikan e-government. Salah satu faktor penentu keberhasilan penerapan percepatan SPBE adalah adanya komitmen pimpinan. “Karena tanpa adanya komitmen pimpinan maka akan terjadi ketidaksepemahaman dalam mencapai tujuan penyelenggaraan,” ujarnya.

Selain itu, Menteri Asman juga berharap BPPT menjadi leading sector dalam penerapan teknologi sehingga dapat menjadi acuan untuk instansi lain. Menteri mengatakan bahwa BPPT dapat menjadi motor perubahan dari segi teknologi. Dengan adanya rapat kerja yang diselenggarakan tersebut, akan lahir program kerja yang luar biasa dan juga diharapkan lahirnya terobosan-terobosan baru. “Kalau belum ada inovasi akan jalan ditempat,” katanya. GSL (Sumber : www.menpan.go.id)

Kementerian PANRB Gandeng Gunadarma Untuk Akselerasi E-Govt

Sekretaris Kementrian PANRB Dwi Wahyu Atmaji bertukar dokumen dengan Rektor Universitas Gunadarma Margianti, selesai penandatanganan MoU

Info PNS – Penggunaan teknologi informasi saat ini merupakan sebuah keniscayaan, terlebih dengan adanya globalisasi dan dorongan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pengimplementasian e-government yang juga sebagai salah satu langkah dalam program percepatan reformasi birokrasi.

Dengan menggandeng Universitas Gunadarma, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berharap dapat lebih meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan juga peningkatan kapasitas SDM.  “Kalau cuma Kemenpan saja yang bekerja memperbaiki negeri ini, tidak akan cukup karena SDM terbatas. Saya yakin Universitas Gunadarma bisa memberikan karyanya untuk membantu negeri ini,” ujar Menteri PANRB Asman Abnur saat acara penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi di Kementerian PANRB, Senin (20/02).

Sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo, bahwa terdapat dua fokus utama yang dikerjakan Menteri PANRB yakni peningkatan pelayanan publik dan memperluas pemakaian e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. “Oleh karena itu, penerapan e-government merupakan salah satu fokus saya yang harus segera diselesaikan,” ujar Menteri Asman.

Kerjasama di bidang teknologi informasi ini adalah dalam bidang pelayanan publik, yakni penguatan implementasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan LAPOR-SP4N.

Rektor Universitas Gunadarma Margianti mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan universitas yang dipimpinnya ini bukan hal yang baru. Sudah banyak kerjasama yang terjalin dengan beberapa pemerintah daerah. “Kerjasama yang dilakukan dalam hal pengabdian masyarakat adalah merupakan kewajiban,” ujarnya.

Menteri PANRB juga menghimbau pada seluruh jajaran Kementerian PANRB untuk menyiapkan proses kerja sama ini dengan baik agar memberikan banyak kebermanfaatan guna peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan menginventarisasi dukungan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan kerja sama ini yang berkaitan dengan dukungan SDM di bidang IT. “Kami akan bergerak dengan menunjuk tim kecil,” jelasnya.GSL. (Sumber : www.menpan.go.id)

Rapat Terbatas Presiden Joko Widodo Membahas Percepatan Pembangunan Nusa Tenggara Timur (NTT)

Suasana Rapat Terbatas

Info PNS - Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi di Indonesia bagian timur merupakan sebuah momentum yang harus dijaga di tengah upaya pemerintah dalam menanggulangi ketimpangan antarwilayah yang terjadi. Nusa Tenggra Timur (NTT), yang pada tahun 2016 kemarin tumbuh sebesar 5,18 persen, menjadi salah satu contoh nyata bahwa sejumlah wilayah di bagian timur Indonesia mulai dapat mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain. 

Untuk segera meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengikuti rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek dan program prioritas nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kantor Presiden, Jakarta (Kamis,16/2)

"Jadi ada trend bahwa NTT mulai mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lainnya. Namun itu belum cukup. Kita perlu kerja lebih keras lagi, terutama untuk pengetasan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan," tegas Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat tersebut.

Menurut Presiden, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keperlun percepatan pemerataan pembangunan di NTT. Pertama jika dilihat dari sisi produksi, 30 persen PDRB (Product Domestic Regional Brutto) Nusa Tenggra Timur berasal dari pertanian dan sektor perikanan. 

"Artinya, peningkatan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan menjadi kunci kesejahteraan rakyak NTT,: jelas Presiden.

Untuk itulah Presiden menginstruksikan penyiapan infrastruktur pertanian dan kelautan menjadi prioritas. Mulai dari pembangunan bendungan, embung (kantong air), sampai dengan pelabuhan. 

"Pembangunan waduk dan bendungan serta saluran irigasi di NTT merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditunda-tunda lagi karena bendungan ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti air bersih, pengairan lahan pertanian dan perkebunan serta pembangkit listrik," ujarnya. 

Sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia, adalah suatu hal yang membanggakan bila Pos Lintas Batas Negara Mota'ain kini sudah berdiri megah menandingi pos perbatasan negara tetangga. Namun nyatanya itu semua belum cukup.

"Selain memperbaiki pos Lintas Batas Negara, saya juga minta pembangunan wilayah-wilayah perbatasan juga diperhatikan termasuk infrastruktur traspostasi serta upaya-upaya lain yang negerakan ekonomi dan kesejahteraan warga," ucap Presiden. 

Lebih lanjut, Kepala Negara berpandangan bahwa NTT juga memiliki sejumlah potensi wisata yang masih mampu untuk terus di kembangkan. Sebut saja Labuan Bajo, Pulau Komodo, Dan Danau Kelimutu yang mampu menarik para wisatawan manca negara ada di wilayah tersebut. 

Untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata, menurut Presiden, dibutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang, seperti akses trasportasi yang mudah, baik bendara, jalan, jembatan, dan pelabuhan. Tak lupa, guna menunjang pariwisata daerah setempat, turut diperlukan sumber daya manusiayang andal. Selain itu promosi yang intensif juga mesti dilakukan. 

"Selain itu, diperlukan penyiapan dari sektor promosi, penyiapan SDM yang handal, dan menyiapkan masyarakat secara budaya. Saya juga minta pengembangan sektor pariwisata ini harus memiliki dampak nyata pada bergeraknya sektor UMKM di Nusa Tenggara Timur," tutupnya. 

Rapat terbatas ini juga di hadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam WIranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri Pariwisata Yahya Arief, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Gubernur NTT Fras Lebu Raya. GSL ( Sumber : www.menpan.go.id )

Presiden Himbau Masyarakat Harus Cerdas Hadapi Hoax

Info PNS - Kehadiran media sosial yang memunglinkan setiap orang untuk membuat dan menyebarkan berita  memang menjadi tantangan tersendiri. Banyak sekali konten edukasi yang bisa kita dapatkan melalui media sosial, tapi tidak sedikit pula berita-berita bohong (hoax) yang bebas beredar di dalamnya, termasuk informasi hoax tentang kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Penipuan bermodus hoax telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materil yang tidak sedikit dikalangan masyarakat. Belum lama ini masih terjadi penipuan dengan bermodus hoax penerimaan CPNS di Jawa Barat yang telah merugikan para korbannya hingga ratusan juta rupiah. 

Peredaran berita hoax yang belakangan ini menjadi fenomena tersendiri tak hanya terjadi di Indonesia saja, melaikan juga terjadi di seluruh dunia. Inilah era keterbukaan yang mau tidak mau harus kita hadapi. Namun Presiden Joko Widodo meyakinkan bahwa ke depan masyarakat kita akan semakin cerdas dalam menyikapinya.  

"Saya mempunyai keyakinan bahwa ini nantinya justru akan semakin menewasakan kita, akan mematangkan kita, akan menjadikan kita tahan uji. Jadi tidak perlu banyak keluhan kalau mendengar hal-hal yang ada di media sosial, karena ini fenomena semua negara," ujarnya dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional pada kamis,  9 Februari 2017, di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Media Sosial itu sendiri seperti sedang menemukan momentumnya. Banyak kalangan masyarakat yang kini menggandrungi jenis media tersebut. Tak hanya masyarakat biasa, tetapi juga kalangan pemerintahan turut mengunakannya. 

Oleh karena hal itu, terjadi kecendrungan di seluruh dunia di mana media arus utama yang tidak mampu beradaptasi akan mulai berguguran. Presiden Joko Widodo tentunya tidak mengharapkan itu untuk turut terjadi di Indonesia. 

"Saya yakin meskipun di gempur media sosial, media arus utama tidak akan hilang. Keduanya akan sama-sama eksis. Media sosial unggul karena kecepatannya, karena nilai aktualitas. Sementara media arus utama menonjol karena akurasi dan kedalaman materinya," ujar Presiden. 

Dalam kesempatan itu, Presiden yang hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berupaya dalam menjernihkan situasi. Ia juga meminta seluruh pihak untuk menghentikan penyebaran berita-berita bohong dan fitnah yang dapat mengakibatkan perpecahan bagsa, utamanya yang beredar di media sosial. Dalam situasi ini, media arus utama seharusnya dapat mengambil peran. 

"Media arus utama harus mampu meluruskan hal yang bengkok, menjernihkan kekeruhan yang terjadi di media sosial, dan tidak lantas ikut larut dan malah memungut isu-isu yang belum terverifikasi di media sosial sebagai bahan berita," ucapnya tegas. 

Dalam menjalankan tugsanya, Presiden juga menekankan bahwa media arus utama harus tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik. Faktualitas, objektivitas, dan disiplin dalam melakukan verifikasi tidak boleh luntur dalam pelaksanaannya. 

Maka itu, Presiden turut mengapresiasi Dewan Pers dalam usahanya menghasilkan produk jurnalistik yang profesional dan menjadi penegak Pilar Demokrasi. Usaha yang dimaksud bukan lain ialah verivikasi terhadap perusahaan pers sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. 

"Selain menjamin profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan, dengan adanya verifikasi tersebut masyarakat juga bisa tahu media mana yang bisa dijadikan rujukan, yang bisa dipercaya dalam pemberitaan," tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, Presiden berharap agar Hari Pers Nasional ini dapat dijadikan langkah awal dalam menegukan komitmen bersama untuk membangun Indonesia harmoni. 

"Akhirnya saya mengharapkan peringatan Hari Pers Nasional di kota Ambon ini dapat memperteguh komitmen kita bersama untuk membangun Indonesia yang harmoni dan mewujudkan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Pers Nasional," tutupnya. 

Ditemui usai acara berlangsung, Kepala Negara sempat ditanyakan pendapatnya mengenai kekhawatiran akan hoax yang semakin merebak. Baginya, fenomena hoax ini tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab ia percaya bahwa masyarakat sendiri mampu untuk membedakan mana kabar yang memang benar dan mana yang tidak. 

Dalam lingkup kebijakan yang menyangkut aparatur Sipil Negara (ASN), sudah sering kali terjadi penipuan bermodus penerimaan formasi CPNS ataupun kebijakan tentang pengangkatan tenaga honorer dengan modus hoax yang viral melalui jejaring laman web atau pun media komunikasi online serta media sosial. Untuk itu Pemerintah terus meghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati atas hoax-hoax tersebut dengan mengupdate informasi kebijakan ASN melalui web resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu www.menpan.go.id atau laporkan melalui L4POR yaitu lapor.go.id. GSL ( Sumber: www.menpan.go.id )

Inilah Peluang PNS Ikut Inpassing Pada 148 JFT

Info PNS - Guna mendorong peningkatan kualitas kerja birokrasi, Pemerintah membuka peluang bagi PNS untuk menduduki jabatan berbasis keahlian/spesialisasi melalui penyesuaian (inpassing) jabatan ke dalam jabatan fungsional tertentu (JFT). Saat ini ada 148 jabatan fungsional tertentu (JFT) yang terbuka bagi PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti program inpassing nasional. 

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) M. Ridwan mengatakan, ada dua pola yang bisa dilakukan, yakni yang proses pengalihannya mensyaratkan capaian angka kredit mumulatif tertentu, dan inpasing yang dilakukan berbasis konversi nilai sasaran kinerja pegawai (SKP). 

Inpassing yang dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif diperuntukan bagi 137 JFT, di antaranya analis kepegawaian, auditor kepegawaian dan asesor SDM aparatur. Sedangkan inpassing berdasarkan konversi nilai SKP diperuntukan bagi 11 JFT yakni penerjemah, analis keuangan pusat dan daerah, analis anggaran pembiayaan dan belanja negara, analis ketahanan pangan pelelangan, asesor manajemen mutu industri, penyuluh narkoba, pengelola ekosistem laut dan pesisir, pelatih olahraga, asisten pelatih olahraga, dan aspirasi. 

Setidaknya ada empat persyaratan umum dalam proses inpassing. Pertama, inpassing hanya dapat diikuti oleh PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang JFT yang akan diduduki. Kedua, PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JFT yang dituju dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ketiga, pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan JFT yang akan didudukinya. Sedangkan syarat keempat, PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu lima tahun sejak diangkat dalam jabatan atau pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. 

Ridwan menambahkan, setiap JFT memiliki instansi Pembina yang berkewajiban menetapkan kebutuhan, melaksanakan uji kompetensi dan menetapkan tata cara inpassing. GSL ( Sumber : www.menpan.go.id )

KPK Dorong Instansi Pemerintah Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja

Deputi RB Kunwas M.Yusuf Ateh dan Wakil Ketua KPK Alexandr Marwata

Info PNS - KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui penyampaian laporan kinerja ketimbang fokus pada penyusunan laporan keuangan untuk mengejar opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut didasarkan pada asas manfaat bagi masyarakat atas penggunaan anggaran melalui pemerintah yang berorientasi hasil.

"Laporan akuntabilitas ini juga lebih penting kalau laporan keuangan, sepanjang didukung bukti dan sesuai standar pasti WTP (wajar tanpa pengecualian/opini BPK). Tapi kan esensi pembangunan tidak semata-mata Untuk itu Apakah pembangunan selama ini ada manfaatnya bagi masyarakat," ujar Wakil Ketua KPK Alexander marwata dalam arahannya sebelum menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP)  regional III di Yogyakarta, Senin (06/01)

Menurutnya setiap pimpinan instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, tidak akan bisa mencapai sasaran yang telah ditentukan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengimplementasikan akuntabilitas kinerja. Janji mensejahterakan masyarakat yang diagungkan oleh pimpinan terpilih pada masa kampanye juga tidak akan direalisasikan tanpa perencanaan jelas. "Saya yakin tidak ada janji kampanye yang tidak ingin mensejahterakan masyarakat, mari kita wujudkan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Selain itu, Alexander juga menuturkan bahwa KPK berharap indeks persepsi korupsi di Indonesia bisa meningkatkan dan membuktikan bahwa tindak pidana korupsi bisa ditekan. Salah satu hal yang bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi tersebut adalah melalui percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik.

"Kami berharap ada peningkatan indeks persepsi korupsi menjadi angka 45 sampai 50 atau sejajar dengan Malaysia, tapi kami masih jauh dari Singapura. Tahun lalu IPK kita 36, tahun ini hanya naik 1 poin menjadi 37, tentu bukan prestasi yang membanggakan. Untuk itu bukan hanya pekerjaan KPK saja, tetapi masyarakat dan pemerintah daerah,"  katanya.

Lebih lanjut Alexander menit menyayangkan masih banyak perkara korupsi yang dilakukan oleh pimpinan daerah. Tercatat KPK sudah melakukan penindakan terhadap 68 pimpinan daerah yaitu Gubernur, Bupati, dan walikota

"Kita tidak ingin sebenernya KPK melakukan penindakan seperti itu, tidak produktif, dan masyarakat terus melakukan pengaduan. Penindakan kami murni karena adanya pengaduan 7000 sampai 8000 pengaduan setiap tahun. Sejauh ini KPK belum menyentuh ujung Nusantara, kami sering di protes karena pengaduan belum ditindaklanjuti," ungkapnya.

Dikatakannya Aparat Pengawas Internal Pemerintah(APIP), juga harus meningkatkan kinerjanya karena ketika perkara korupsi terjadi, hampir setiap inspektorat tidak berfungsi Sebagaimana mestinya. "Pengawasan tidak berjalan, oleh karena itu bisa dipahami hal ini terjadi karena tidak ada pengawasan," tutur Alexander. GSL (Sumber : www.menpan.go.id )

Lewat Sistem Aplikasi Online Polri Tingkatkan Pelayanan

 

Deputi Pelayanan Publik Prof.Diah Natalisa Bersama Kapolda Sumsel Irjen Agung Budi Maryoto

Info PNS - Pelayanan yang di berikan oleh Kepolisian Republik Indonesia harus dapat terus ditingkatkan melalui suatu sistem berbasis IT. Selain lebih muda, sistem aplikasi online juga dapat menghilangkan praktek pungutan liar yang selama ini masih sering di temuai. 

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Prof. Diah Natalisa disela sela kegiatan inspeksi unit pelayanan publik di wilayah Provinsi Sumatra Selatan (Senin, 06/02). Pada kesempatan ini Prof. Diah yang didampingi oleh Asdep Koordinasi Pelaksanaan, kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Noviana Andrina mengunjungi Kantor Polda Sumatra Selatan dan langsung diterima oleh Kapolda Sumsel Irjen Agung Budi Maryoto.

Ia pun mengatakan bahwa penerapan sistem berbasis IT disetiap unit terkecil dikepolisian juga dapat meningkatkan pelayanan polri secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mendorong agar sistem pelayanan milik Polri dapat disebarluaskan hingga tingkat kecil. 

Menurutnya inovasi aplikasi pelayanan publik berbasis online seperti yang telah dilakukan oleh Polda Sumut dengan Aplikasi "Polisi Kita" dan Aplikasi "Smile Police" yang diinisiasi Polda Jateng telah memberikan terobosan baru yang revolusioner dan memiliki perbedaan signifikan yang dapat langsung memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk itu pihaknya mnginginkan adanya identifikasi dari pihak Polri terhadap kesamaan sistem aplikasi yang ada disetiap daerah. 

"Polri bisa indentifikasi terhadap kesamaan layanan disetiap daerah untuk yang diambil terbaik dan paling tepat sasaran, kemudian dapat diimplementasikan secara nasional," ujarnya.

Baca Juga : 

Menyelesaikan Masalah Honorer Pemerintah Segera Terbitkan PP ASN, Revisi UU No.5/2014 Tentatif Dilakukan

Selain dari itu ia pun menekankan pentingnya reward and punishment bagi para inivator yang berhasil mengimplementasikan sistemnya. Dengan adanya hal tersebut dirasa dapat memacu semangat kerja para inovator dalam hal ini anggota kepolisian untuk dapat menghasilkan ide ide yang memiliki dapak positif terhadap layanan. 

Namun demikian dirinya menilai bahwa sebuah sistem yang  baik juga harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia itu sendiri. Sebuah sistem yang baik jika tidak diimbangi dengan kesiapan para petugas penyelenggara pelayanan juga tidak akan maksimal hasilnya. 

Lebih lanjut ia berharap agar setiap wilayah dapat mereplikasi apa yang telah dibangun oleh Polda Jateng demi meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat. Dengan demikian apa yang telah menjadi fokus kerja Kapolri selama ini dapat segera terwujud dalam waktu yang singkat GSL. (Sumber : www.menpan.go.id)